A. Latar Belakang
1. Umum
Membangun masa depan Indonesia merupakan salah satu wujud daripada pengamalan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan tersebut sangat sulit terwujud, jika bangsa Indonesia gagal membangun pemerintah dan tata pemerintahan yang baik (Good Goverment and Good Governance).Oleh karena itu membangun pemerintah dan tata pemerintahan yang baik, merupakan keniscayaan yang bersifat wajib.Good Goverment (pemerintah yang baik) merupakan syarat utama untuk mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik).
Ada tiga aktor utama dalam rangka Good Governance:
1) Pemerintahan negara dimana birokrasi termasuk didalamnya;
2) Dunia usaha (swasta, dan usaha-usaha negara); dan
3) Masyarakat.
Ketiga aktor yang berperan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa tersebut memiliki posisi, peran, tanggungjawab, dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yang dinamis berkelanjutan. Dalam konsep good governance, ketiga aktor dalam sistem administrasi negara ditempatkan sebagai mitra yang setara. Menurut Bappenas (2002), prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, meliputi 14 kaidah:
(1) visioner;
(2) transparan;
(3) responsif;
(4) akuntabel;
(5) profesionalitas;
(6) efisien dan efektif;
(7) desentralisasi;
(8) demokratis dan berorientasi pada konsensus;
(9) partisipatif;
(10) kemitraan;
(11) supremasi hukum;
(12) pengurangan kesenjangan;
(13) komitmen pada pasar; dan
(14) komitmen pada lingkungan hidup.
Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah amanah, tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Ada beberapa alasan pokok dan mendasar terkait peran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :
Pertama,
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Kedua,
selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.
Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.
Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan),
pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan
pro-growth (pertumbuhan).
Hasilnya, selama tahun 2005-2008, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil memberikan 3 (tiga) outcome, yaitu :
(1). Pencapaian pro-poor berupa peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dan program pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil yang telah menjangkau lebih dari 200 kabupaten/kota,
(2). Pencapaian pro-job berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja kumulatif yang mancapai 7,69 juta orang, dan
(3). Pencapaian pro-growth, berupa pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebesar 5,7 %.
Pembangunan keluatan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini, telah membawa hasil yang cukup menggembirakan.Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mempu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.
Visi pembangunan kelautan dan perikanan 2010-2014 adalah ; “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”. Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka Misi yang diemban adalah : “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan mencakup (tiga) hal. Pertama, memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi.Kedua, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dan Ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
Disisi yang lain, peran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi publik, yang menjadi faktor penentu peningkatan daya saing sekarang ini belum dapat berperan secara aktif sehingga muncul tuntutan reformasi birokrasi, meliputi aspek : penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM menuju peningkatan tata kelola administrasi pemerintah (good governance), akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan pelayanan publik prima.
Sumber : http://reformasi-birokrasi.kkp.go.id/program1publik.html
Semoga Program ini berjalan dengan baik sampai ke level paling bawah ... membina yang benar-benar berpotensi, yang benar-benar mampu dan benar-benar bisa memanfaatkan semua program Dinas Kelautan Perikanan dengan baik .... By Admin
